Santai

Tahun Baru, Masalah Baru

Oleh: Itsnani Mardlotillah)*

Bagai peluru bertubi-tubi menembus raga pertiwi tanpa ada belas kasihan. Seakan tidak akan pernah ada ujungnya permasalahan di negeri ini. Permasalahn di negara ini memang begitu pelik, begitu rumit, begitu kompleks. Hingga sering kita sebagai pembahas masalah di negeri ini merasa bosan dengan permasalahan yang tiada hentinya menghantui setiap langkah negeri ini.

Seakan tidak akan pernah ada lagi harapan bangsa ini untuk memberikan suatu hal yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di setiap kita mengenjak momen pergantian tahun tanpa sadar kita sering dihantui dengan membayangkan masalah-masalah yang kira-kira akan terjadi di negeri ini di tahun depan. Hingga tidak ayal kita takut untuk bermimpi untuk melaksanakan hal yang baru dan bermaslahat bagi umat di masa mendatang karena kita selalau dihantui dengan berbagai permasalahan yang diprediksikan oleh berpihak akan dihadapi oleh bangsa ini.

Permasalahan yang ada kini di tahun ini, tidak berarti bahwa kita tidak tidak dapat mendapatakan banyak karunia dari-Nya atas jerih payah kita selama ini. Ini menunjukan bahwa dibawah berbagai tekanan di negeri penuh masalah ini selalu ada cahaya yang seharusnya kita lihat sebgai pantikan bagi kita untuk memberikan hal yang lebih tanpa memperdulikan hal yang mengganjal dan menjadikannya sebagai pelajaran bagi kita untuk menjadi negeri yang lebih dewasa dalam menatap masa depan.

Sebagai salah satu negeri dengan beratus jenis keragaman beribu perbedaan dan jutaan permasalahan kita tidak dapt memungkiri amatlah sulit mengurusi negeri ini. Namun dengan dalih tersebut seharusnya kita dapat mengintrepertasikan segala bentuk halangan tersebut sebagai alat kiata untuk menjadi bangsa yang lebih bermartabat.

Susahnya membentuk konsensus bersama menagani penanggunlanagn maupun penyelesaian permasalahan yang ada hingga terdapat banyaknya benturan kepentingan hanyalah imbas dari sistem demokrasi yang telah kita nobatkan sebagai sistem yang mendeskripsikan segala aspek penyelenggaraan negeri ini. Seharusnya kiata ahrus mulai konsisten dengan pilihan yang telah kita tentukan bersama yaitu pemerintahan untuk , bagi dan dari rakyat.

Permaslahan seperti pornografi, hingga penetapan regulasi bada hukum pendidikan seharusnya tidak perlu terjadi bila perintah dapat sedikit memperhatika jeritan-jeritan rakyatnya dan mempertimbangkan aspek implementasi dan evaluasi. Suatu hal yang seharusnya dilakukan pemerintah sebagai komitmen kata sebagai negara demokratis.

Sebagai masyarakat global, memang tidak memberikan ruang sama sekali bagai acuh tak acuh dari permaslahan global yang sedang melanda. Permasalahan pencurian budaya hingga konflik yang melanda negara laian menajdi salah satu perhatian bagai kita sebgai bangsa yang menjadi salah satu keluarga masyarakat global. Namun tidak lantas kiata melibatkan secara penuh tanpa kita hirauka privasi negara lain. Perlu ada analisa mendalam sebelum kiat menggol kan isu di masyarakat sehingga terjadi keadaan yang kurang kondusif. Bagai kehidupan berbangsa san bernegara.

Krisis global sepertinya tidak lagai menjadi agenda permasalahan yang remang-remang di tahun depan sehingga perlu ada langkah antisipasi sebagai tameng kita untuk tidak lagai mendapatakan imbas yang tidak lebih tidak enak lagi. Penguatan pondasi ekonomi menjadi agenda yang tidak henti-hentinya menjadi agenda rutin pemerintah. Namun, agenda yang bak candu di musim kemarau ini tidak seharusnya menajdi hal yang tidak lagi alat pemerintah untuk menindas kalangan ekonomi menengah ke bawah yang notabena dapat menjadi landasan jatuhnya perekonomian negara.

Perbedaan mendasar negeri ini seperi SARA ternyata masih mendatangkan banyak masalah dari tahaun ketahun. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut adalah hal yang paling riskan dibahas di wilayah publik. Tidak seharusnya kiat memberikan gambaran jelas menganai keberwarnaan kita di tengah masyarakat yang telah banyak diwarnai oleh banyak kepentingan dan keberagaman. Hingga permasalaha menganai SARA tidak lagi menjadi agenda rutin penyebab kekerasan di atas bumi pertiwi ini.

Segala permasalahan yang ada di muka bumi pertiwi bukan menjadi hal yang menjadi permaslahan pemerintah saja. Permasalah bangsa secara luas adalah kata yang tepat untuk segera menyelesaikan segala permasalahan yang telah berlarut-larut dan rumit ini. Hanyalah persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat untuk dapat menyelesaikan masalah yang dikibatkan kemarin dan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Hingga permasalahan baru akibat pergantian tahun ini menjadi hal yang pantas bagi kita sebagai bangsa secara luas untuk bersama-sama menghadapinya.

)* Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP-Undip Angkatan 2007

Anggota Administrator Muda Indonesia

Pendidikan

Di Saat Peluang Bisnis Pendidikan Terbuka

Oleh: Itsnani Mardlotillah)*

Bisnis erat hubunganya dengan kaum kapitalis yang hanya menilai objek di depannya dengan materi yang mereka sebut dengan uang. Apa yang akan terjadi pada dunia pendidikan yang telah menerpakan pola pemikiran ini. Bukan salah satu unsur dari kurikukum yang akhirnya mencipatakan enterprener–entreprenur baru namun menciptakan kaum-kaum kapitalis baru di negeri ini dengan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan badan hukum pendidikan.

Tentu kita tidak asing dengan peraturan yang sangat menyita perhatian masyarakat terutama golongan berpendidikan tentang pengesahan RUU Badan hukum pendidikan yang kini telah menginjak pada tataran final peraturan ini diamana ditandainya RUU tersebut ditetapkan sebagai salah satu undang-undang negara ini. Sudah barang tentu, ini bukan hal baru di dunia pendidikan. Emperium kaum kapitalis ternyata sudah menggrogoti lahan-lahan ekplorasi para kaum itelekualita. Tidak lagi menilai ilmu pengetahuan sebagai ilmu namun lebih melihat ilmu lebih pada materi semata.

Saat kita berbicara pendidikan maka kita bebicara masalah tentang masa depan bangsa ini. Sebagai tumpuan para generasi muda untuk memdidik dirinya hingga kelak mereka siap untuk mewarisi negeri yang hiper-kaya ini memang patut bagi kita sebagai bangsa untuk membagai perhatian kita terhadap masalah ini. Namun, ini tidak menjadi pertimbangan bagi para perumus kebijakan negeri ini mengenai mengapa mereka menetapkan UU yang masih kontrofersial ini sebagai salah satu regulator pendidikan negeri ini?

Pandangan kita sebagai bangsa mengenai pendidikan memang masihlah rendah. Banyak anak-anak bangsa yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang seharusnya mereka tidak perlu kehilangan hak mereka yang satu ini. Sudah sepantasnya sebagai salah satu ibu bagi anak-anak bangsa ini, untuk mengembalaikan hak mereka yang telah lepas dari tangan mereka.

Taraf ekonomi kita untuk menyelenggarakan suatu pendidikan yang lebih berkualitas bagi masyarakat luas memang kurang realistis. Krisis global yang ikut andil dalam mengobok-obok perekonomian negara kita yang masih rapuh ini, menjadi kendala pemerintah di segala aspek. Namun, bukan tindakan yang baik ketika pemerintah menggunakan ini sebagai alasan bagi pemerintahan yang sedang kebakaran jenggot untuk sesegera mungkin mengesahkan sebuah peraturan yang notabene sangat mempengaruhi kondisi serta iklim dunia pendidikan negeri yang kian mendekati kesuraman yang kian mendalam.

Gempar-gempar mengenai isu entrepreneur di tengah masyarakat merupakan hal yang baik ketika isu tersebut diatanggapai dengan dalam rangka mendorong masyarakat untuk menjadi insan yang lebih mandiri sebagai bangsa. Namun apabila hal ini diimplikasikan untuk melepas tanggung jawab pemerintah pada pendidikan negeri ini dan membebankannya hanya kepada para penyelenggara pendidikan bukan merupakan langkah yang jitu pada masa ini.

Sebagai pengadopsian sistem kaum kapitalis yang menempatkan badan pendidikan tidak lebih pada badan atau organiasasi yang mengeruk laba sebesar-besarnya dengan regulasi yang menempataka tanggung jawab sepenuhnya pada lembaga pendidikan berkenaan dengan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di segala pos biaya. Di sini pemerintah praktis tidak sama sekali menempatkan dirinya pada posisi seharusnya sebagai pengayom di regulator ini.

Pemerintah bukan berarti berjalan tanpa ada pilihan lain. Turunya harga minyak mentah dunia dan harapan Indonesia untuk tetap mendaptkan pedikat negri pengimpor minyak dapat menajdi pertimbangan pemerintah untuk lebih memperhatikan lahan vital ini. Namun, dipertimbangkannya lagi atau dibelangsukannya terus peraturan ini ada pada wewenang pemerintah sebagai perumus regulasi ini.

Sebuah permasalahan yang saat ironis memang saat pemerintah telah angkat tangan dengan segala permasalahan yang ada di dunia pendidikan negeri ini. Sebagai salah satu hal yang sangat vital bagi kemajuan bangsa ini tidak seharusnya pemerintah mengkesampingkan urusan pendidikan ini dan dibebankan lebih pada pihak penyelenggaranya tanpa ada embel-embel lebihlanjut mengenai implementasi dari kebijkan apemerintah yang cukup kontroversial ini.

Kini wahana pendidikan negeri ini menjadi sangat menyeramkan bagi para calon-calon pewaris bangsa ini. Bayang-bayang berkenaan dengan biaya pendidikan yang melambung tinggi menjadi alat yang cukup ampuh untuk menjauhkan rakyat lebih jauh lagi pada dunia yang akhirnya akan mengantarakan masa depan negeri ini akan dibawa ke mana. Yang menjadi kewajiban pemerintah saat ini yang telah terlanjur mengesahkan undang-undanh yang kontroversial ini adalah bagai mana membawa regulator pendidikan agar kejadian tersebut tidak terjadi di negeri ini.

)* Mahasiswa Jurusan Administasi Publik Angkatan 2007 FISIP-Undip

Anggota Administrator Muda Indonesia

BBM

Saat Harga Bahan Bakar Meluncur

Oleh: Itsnani Mardlotillah)*

Detik-detik akhir dekade pemerintahan saat ini agaknya banyak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan demi kelancaran kegiatan masyarakat. Mulai dari kebijakan kenaikan harga BBM, hingga akhirnya seiring waktu bergulir BBM malah bergulir menurun dari harga sebelumnya. Sebagai salah satu barang vital yang banyak digunakan di tengah masyarakat, sepahit ataupun semanis suatu kebijakan yang berkaitan dengan bahan bakar ini akan berdampak banyak pada kegiatan atau roda kehidupan masyarakat secara luas.

Tidak hanya pemerintah yang kebakaran jenggot saat terjadi elevasi harga bahan bakar minyak yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga sembako maupun kebutuhan yang lain, masing-masing keluarga pun mulai memutar pikran agar dengan penghasilan yang ada dapat mempertahankan asap di dapur mereka. Dengan efek bola salju yang ditawarkan kebijakan saat itu, tentunya telah banyak menyita perhatian public secara luas. Demonstrasi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa atupun masyarakat perihal masalah tersebut telah menjadi pemandangan sehari-hari ditengah masyarakat maupun berbagai mass media.

Eeuforia kebijakan naiknya harga BBM yang telah bayak memberi hikmah pada kita sebagai bangsa yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara luas. Apabila kita menengok ke belakang perihal terjadinya kebijakan tersebut tentunya kita tahu bahwa perilaku kita sendiri yang mengakibatkan adanya kebijakan tersebut. Konsumerisme yang tidak lagi terbendung, membuat kita tidak dapat melihat dan mendengar apa yang seharusnya kita dengar namun semua hanya kembali pada keinginan dan kepentingan masing-masing.

Suatu polemik tersendiri ketika pemerintah diposisikan sebagai ‘ratu adil kesiangan’ yang dituntut untuk memberikan kebijakan seadil-adilnya kepada masyarakat Indonesia yang notabene memiliki keberagaman yang amat kompleks. Namun dalam koridor peta ekonomi politik negara ini pemerintah memiliki hutang yang harus dibayar atas penawaran program yang telah diutarakannya kepada rakyat disaat mereka ada sebagai ‘calon’ wakil rakyat. Secara normatif pemerintah sebagai ratu ‘tunggal’ yang berkewajiban melayani rakyatnya dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Seiring dengan pergulatan waktu kini pejalanan harga bahan bakar minyak lebih berpihak kurang lebih pada masyarakat. Dengan turunnya haraga minyak mentah dunia hingga lebih dari 50%, harapan – harapan mengenai perbaikan prekonomian kerakyatan secara khusus maupun kehidupan ekonimia secara umum mulai bermunculan di berbagai kalangan. Isu penurunan barang kebutuhan pokok masyarakat menjadi harapan kebijakan yang akan dikelurkannya selanjutnya.

Namun sebelum dikeluarkanya kebijakan tersebut maka kita harus memberikan ruang yang luas bagi evaluasi dan analisa mendalam pada kebijakan yang telah berlalu dengan kebijakan yang akan datang. Begitu pentingnya barang ini bagi kehidupan masyarakat pemerintah tidak dapat ditolelir lagi, dalam menentukan kebijakan yang instant dan tidak berketimbangan.

Traumatis

Seperti terdapat rasa traumatik dalam penetapan kebijakan pemerintah sebelumnya, pemerintah menurunkan harga bahan bakar dengan sebagai tanggapan dari penurunan harga minyak mentah dunia yang kerap mengalami depresi. Pergolakan masyarakat dalam menghadapi suatu kebijakan pemerintah belum terlalu umum sehingga sering kebijakan yang dikeluarkan, menjadi bahan pihak yang dirugikan sebagai alat untuk merobohkan kebijakan yang ada. Ironisnya tumbangnya kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan keaibannya di sisi kelompok lain.

Masyarakat yang sudah sedemikian terbiasa dengan harga bahan bakar minyak yang relatif tinggi, sedangkan para kelompok pengusaha penyedia barang konsumsi telah banyak menikmati adanya kenaikan harga permata hitam tersebut. Kenaikan permanen yang pernah kita lakukan sebelum mencuatnya harga permata hitam ini di permukaan publik akhir-akhir ini. Seperti yang telah sebelumnya

Kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak tak ayal seperti kebijakan sebelumnya, ditujukan bagi kemaslahatan hayalak luas. Tidak dapat kita pungkiri pula, kebijakan ini bukan berarti bebas dari pertimbangan – pertimbangan. Sebagai salah satu komoditi yang cukup vital sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mendiskusikan kebijakan ini lebih seksama sebelum dilontarkan di tengah masyarakat.

Namun ada yang terlewat di atas meja perundingan kebijakan ini. Hal tersebut adalah pengaruh demam kebijakan penurunan harga bahan bakar bagi para pelaku usaha. Baik penawar jasa aupun baeang konsumsi. Dengan keuntungan pemasangan tarif tinggi di sela kenaikan harga BBM sebelumnya menjadi alasan mereka untuk berat dalam melepaskan kondisi tersebut.

Industri yang banyak menggunakan alat produksi berbahan bakar minyak ini ternyata belum kunjung untuk menurunkan tarif mereka dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jasa transportasi yang merupakan jasa vital bagi distribusi barang konsumsi masyarakat belum pula menurunkan tarif mereka sehingga mengimplikasikan masih tingginya harga barang konsumsi di pasaran. Sehingga munculah pertanyaan tentang arah kebijakan penurunan harga BBM sesungguhnya.

Perlu adanya pehitungan yang pasti dalam memperhitungkan bagaimana nasib dari kebijkan ini saat ada di tengah masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan ini tidak hanya teronggok hanya sebagai produk politik yang tidak berfaedah bagi masyarakat secara luas. Denyut perpolitikan pemilu 2009 yang mulai terasa jangan sampai menjadi alasan bagi para kelompok kepentingan di badan legislatif untuk sekedar memberikan kebijakan yang hanya cenderung memanjakan masyarakat.

Komunikasi secara berkesinambungan antara pemerintah dan para pelaku usaha menjadi salah satu solusi yang dapat mengobati kecacatan kebijakan ini agar tidak lebih buruk lagi. Koedinasi mengani implemetasi kebijakan ini lebih lanjut bagai mana efek yang ditinggalkan perihal penerapan kebijkan ini maupaun faedahnya bagi masyarakt secara luas.

)* Mahasiswa FISIP UNDIP Jurusan Administasi Publik Angkatan 2007

Anggota Administrator Muda Indonesia

Kampus

Pemimpin Fantasi

Oleh: Itsnani Mardlotillah)*

Genderang dan tabuhan-tabuhan politik telah dibunyikan sebagai tanda bahwa arena peperangan intelek-intelek muda di ranah perpolitikan kampus dimulai. Segala daya intelektualita muda dalam segi pemikiran dan kontribusinya dalam menghidupkan dunia perpolitikan kampus mulai diuji saat ini.

Ada yang menganggap hal tesebut sebagai gerendang oknum profokator kampus yang sengaja membuat lingkungan kampus menjadi memanas dan memilih meninggalkan arena sebagai bentuk ketidakacuhan terdapat apa yang kita sebut dengan miniatur arena politik negara sebenarnya dengan kebanggaannya mendapatkan label sebagai mahasisiwa apatis. Namun, ada segelintir para aktor pepolitikan kampus yang sering disebut dengan mahasiswa organisatoris melibatkan diri dalam peperangan dan mulai melancarkan manuver-manuver politik demi menjadi orang yang memiliki dominasi di lingkungan kampus.

Sebuah lingkungan para penerus pemegang tonggak kekuasaaan tetinggi negeri ini, tentunya kita mengtahui mana yang seharusnya sikap yang layak kita ambil dan mengaplikasikannya dalam sebuah tindakan-tindakan yang produktif. Pergerakan mahasiswa yang diindentikan pada aksi turun ke jalan dan efuoria kekuasaan sesaat yang saya sebut dengan pemimpin fantasi.

Layaknya para idol yang sedang berkompetisi mengumbar keahliannya dalam bidang yang mereka geluti, para mahasiswa sebagai roda perpolitikan kampus sebenarnya memperebutkan singgasana tertinggi melalui berbagai cara agar polling suara mereka dapat mengalahkan rival-rival politiknya. Namun sayangnya, denyut demokratisasi kampus tesebut seperti layaknya para idol yang seakan mereka memiliki misi dan visi dalam dunianya dan organisasinya, akan tetapi dalam prakteknya mendapatkan nilai nol besar sebagai predikat para oknum pitik kampus yang hanya mengumbar janji-janji manis namun tak pernah dalam masa kepemimpinannya tergambarkan segala misi dan visi yang identik dengan idealisme kampus mereka lakukan.

Dalam kompetisi pun intrik-intrik pun tak jarang dilakukan oleh oknum kampus baik dalam bentuk yang paling tepuji maupun dalam cara yang paling terhina. Tak jarang para politisi kampus menggerakan semua roda dalam kehidupan kampus dengan cara yang kotor layaknya politisi negeri ini. Label mahsiswa dengan idealisme yang tingg tidak lagi mereka hiraukan. Hanya segelintir orang yang masih menjunjung nilai nilai idealisme mahasiswa, namun mereka tak lebih dari kelompok kepentingan yang langsung tersingkir dari arena permainan. Jeleknya lagi sebagian banyak intelektual-intelektulal muda ini hanya tak mau ambil pusing dengan realita tersebut.

Hal ini tak ayal menjadi masalah kita bersama walaupun hanya segelintir orang yang merasakan kemunduran ini baik pratikal maupun substansial ini. Bukan saja kekritisan dan sikap ilmiah mahasiswa yang telah memudar, dorongan atau motivasi untuk membuat perubahan pun telah punah. Merubah hal yang tergolong kecil di antara komponen-komponen yang ada di negeri ini pun tidak bisa, bagaimana merubah suatu sistem yang lebih besar yang kita sebut dengan negara?

Bukan berarti gerakan perubahan tersebut itu tidak mungkin, tetapi belum ada yang benar-benar mengikatkan diri untuk memperbaiki sistem ada. Sekarang apakah kita sebagai pioneer-pioner muda pantas mendiamkan diri pada kondisi yang ada dan turut mengikuti arus yang tentunya kita ketahui hal ter sebut yang kita sebut dengan keesalahan.

Sebagai anggota kelompok dari bangsa yang besar ini, mestinya kita telah banyak memperoleh pengalaman dalam berbagai dinasti kepemimpinan di negeri ini. Berbagai figure pemimpin telah banyak kita nikmati dan rasakan baik kebaikannya maupun kejelekannya. Sudah sebagai kodrat manusia yang selalu memiliki dua sisi yang telah menjadi hukum alam ini.

Sebagai kelompok masyarakat yang berpendidikan dimana diharapkan menjadi agent of change di negeri kita yang tercinta ini, layakkah kita tidak pernah mengkritisi hal tersebut dan menganggap semua itu hanya proses tanpa ada suatu tindakan menyikapi ganjalan-ganjalan dan menganggap hal tersebut sebagai suatu sistem yang telah ada dan sulit atau bahkan tidak dapat diluruskan? dan menggap masalah itu bukan urusan ‘gue’?.

)* Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2007 Undip,

Anggota Administrator Muda Indonesia (AdMI)

->dipublikasikan di Buletin Sophis HMI FISIP-Undip Senin, 17 November 2008

Hiburan

Ringkasan ini tidak tersedia. Harap klik di sini untuk melihat postingan.

Pendidikan

Sikap Mahasiswa dan ‘Peradangan’ Westernisasi

Oleh: Itsnani Mardlotillah)*

Suatu alur pemikiran untuk menjadi suatu hasil perlu adanya metodologi yang jelas untuk menyelesaikan suatu masalah apapun. Sepertihalnya memecahkan suatu permasalahan dalam keadaan yang agaknya bertolakbelakang dan berbeda dalam lingkungan kampus yang dihuni oleh mahasisiwa-mahasiswa dimana mereka notabene digolongkan dalam kaum intelektual di Indonesia serta golongan yang seharusnya dipersiapkan sebagai agent of change.

Dalam perggolakan bangsa di zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini peran mahasiswa telah banyak menyita perhatian halayak ramai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari tuntutan yang berhasil menumbangakan rezim orde lama hingga saat dimana mahasisiwa menuntut adanya reformasi dalam tubuh pemerintahan negara ini yang belangsung pada puncak di mana terdapat pergerakan di segala daerah yang mengaba-abai tumbangnya rezim orde baru, dan hingga kini perjuangan itu masih belum selasai dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua elemen bangsa ini termasuk mahasiswa.

Mahasiswa yang merupakan kaum intelektualita muda di Indonesia seharusnya dapat memberikan produk pemikiran yang inovatif dimana dapat meningkatkan kualitas masyarakat di segala bidang. Tidak hanya terpaku pada bidang sains namun permasalahan sosial mengenai ekonomi, budaya, maupun politik menjadi lahan yang banyak memeberikan banyak ruang bagi mahasisiwa untuk menuangkan ide-ide kreatifnya.

Di zaman sekarang ini mahasiswa selalu terpaku pada suatu pandangan yang sempit mengenai apa yang disebut dengan mahasiswa dan pengabdian masyarakat. Kebanyakan dari mereka, memisahkan antara internal kampus dimana mahasiswa ‘hanya’ berkutat dengan proses belajar yang bersifat akademik atau teoritikal dan dunia luar kampus yang sering disebut eksternal kampus dimana menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat.

Ironisnya, mahasiswa dijebak pada sistem-sistem pengajaran di perguruan tinggi yang cenderung mementingkan keahlian di aspek keilmuan yang cenderung teoritikal daripada proses belajar yang ditujukan pada proses pembelajaran yang menuntut mahasisiwa untuk mengaktualisasi dirinya di tengah masyarakat dimna sering kita sebut dengan ‘praktisnya’. Hal ini menuntut mahasisiwa untuk memberatkan aspek teoritis dalam memahami ilmu yang mereka peroleh dibandingkan dengan segi-segi yang cenderung praktikal di lingkungan intelek muda indonesia tersebut. Sehingga cukup beralsan bila masyarakat melakukan ‘labelling’ pada mahasiswa sebagai kaum ‘keminter’ hal ini disebabkan adanaya suatu pandangan dimasyarakat mengenai pandangan mahasisiwa yang bersifat teoritis tanoa dikolrelasikan pada hal yang bersifat praktis.

Idealisme

Idealisme mahasiswa mahasiswa yang masih menggebu-nggebu, dipanang sulit dipertahankan di zaman yang penuh dengan persaingan yang semakin ketat saja. Hal-hal ini semakin diperburuk lagi oleh oknom-oknum pendidikan yang terus mendoktrinasi hal yang meeka anggap dengan ‘kenyataan’ tersebut. Doktrinasi yang kadang diterima begitu saja oleh mahasiswa tanpa menghiraukan adanya ‘kemungkinan’ yang cukup besar bila mereka berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada sekarang ini. Namun pandangan mahasiswa mengenai kemungkinan tersebut semakin abstrak saja. Hal tersebut tidak lagi menjadi hal yang mustahil jika motivasi mereka lebih hanya menjadi suatu bingkai yang temporer menghiasi ranah pergulatan bangsa ini di segala bidang.

Apa bila kita analogikan pada adanya suatu bentuk yang lebih kongkrit bahwasanya sistem yang ada di tengah masyarakat sekarang ini sepertihalnya alat makan dan makanan, apabila sistem yang ada kita pandang kita kotor sepertihalnya alat makan yang kotor kita harus membersihkannya dahulu. Apabila kita telah melakakukan hal tersebut, tinggal kita menikmati hidangan yang ada dimana kita sebut sebagai suatu hasil yang kita harapkan. Namun, hal masalah yang ada tidak sesimpel itu, mahasiswa cenderung berhenti pada pemikiran bagaimanakah mengubaha sistem yang dianggap tidak baik dan enggan memperbaikinya dengan alasan hal tersebut tidak realistis.

Hedonisme dan Apatisme

Sebagai suatu bangsa yang telah bekomitmen dengan demokrasi dan terbuka dengan segala sumber informasi yang masuk, modernisasi menjadi hal yang wajar bagi bangsa ini. Namun, hakekat dari modernisasi yang merupakan paham yang mencarikan jalan yang lebih mudah bagi manusia untuk melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimanakah mahasisiwa menyikapi hal tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, westernisasi yang merupakan imbas dari modernisasi yang kebarat-baratan ternyata juga berimbas pada kehidupan mahasisiwa. Gaya hidup barat seperti jalan-jalan di mall, dugem, dan sebagainya dipandang sebagi gaya hidup yang lebih menarik. Ideologi dan pemikiran barat yang cenderung individualistis menciptakan sikap mahaisiswa yang lebih apatis terhadapa kondisi sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Bukan hal yang baru pula menaggapi masalah yang telah saya anggap telah meradang ini. Sistem pendidikan yang hanya menekankan pada teori tinimbang praktik dianggap menjadi penyebab masalah ini selanjutnya. Bukan yang aneh pula dimana dunia telah dijajah oleh kapitalisme barat yang cenderung meleihat segala hal sebagai angka-angka. Parahnya, lagi hal tersebut diadopsi oleh mahasiswa. Materi yang kini dianggap tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga mahasiswa sebagai hal terpenting di dunia tidak urung menyumbang berubahnya gaya hidup masyarakat ataupun mahasiswa lebih materialistik dan individualistik.

Pergerakan mahasiswa untuk perubahan bukan berati tenggelam dimakan zaman, namun yang berubah justru terhadap nilai yang terkandung dalam pergerakan tersebut. Organisasi seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan sebagainya, menjadi bukti dimana pergerakan itu masih ada. Namun permasalahan itu menjadi lebih meradang apabila kita melihat dimanakah letak pergerakan tersebut bagi masyarakat.

Yang dibutuhkan sekarang adalah kerjasama yang terpadu antar elemen masyarakat dalam menyikapi kondisi yang terlanjur terjadi termasuk mahasiswa. Sebagai agent of change mahasiswa harus dapat menetukan sikap yang dapat meredam peradangan yang ada. Bukan hanya menurutu arus yangada dalam masyarakat tanpa melihat benar ataupun salahnya. Dengan menjadi insan yang kritis dan terbuka dengan segala hal yang terjadi di masyarakat sebagai mahasiswa, merupahan tersebut tidak hanya berhenti pada kemungkinan dan angan-angan akan tetapi akan menjadi suatu kenyataan.

)* Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2007 Undip,

Anggota Administrator Muda Indonesia (AdMI)

politik nasional

Indonesia Butuh Pemimpin Muda Berideologi

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia membutuhkan pemimpin muda yang berideologi untuk membawa bangsa menuju kesejahteraan, keadilan dan kedaulatan.

"Kriteria pemimpin yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah yang memiliki ideologi jelas. Yang dimaksud ideologi yang jelas yaitu sistem politik, demokrasi sosial dan ekonomi pasar sosial. Saat ini ideologi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik," kata tokoh pergerakan kaum muda yang juga pengamat ekonomi, Faisal Basri di Gedung Arsip Nasional Jakarta, Minggu.

Pada acara pembacaan Ikrar Kaum Muda Indonesia, yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda itu Faisal juga mengatakan, sudah saatnya kaum muda Indonesia diberi kesempatan untuk memimpin bangsa.

"Sebab kalau orang yang bermasalah pada masa lalu terus ada di panggung nasional maka bangsa kita akan terbelenggu oleh kesalahan mereka," katanya pada acara yang dihadiri sejumlah tokoh muda seperti pengamat politik Yudhi Latif, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit.

Menurut Faisal, bila tokoh-tokoh lama berusaha terus bertahan pada posisinya maka kesempatan bagi kaum muda untuk menjadi pemimpin bangsa akan tertutup.

"Kesempatan itu tidak akan terbuka karena para tokoh lama ini memutuskan untuk tetap bertahan karena ingin menutupi kesalahannya pada masa lalu," ujarnya.

Padahal, menurut dia, akan lebih baik bila kepemimpinan bangsa diserahkan kepada kaum muda.

"Serahkanlah pada kaum muda, yang saya yakin sangat luar biasa," katanya serta menambahkan pernyataannya tersebut tidak dikeluarkan sehubungan pelaksanaan Pemilu 2009.

Lebih lanjut dia mengatakan, sudah saatnya pintu kesempatan dibuka seluas-luasnya bagi kaum muda supaya mereka bisa berpartisipasi aktif dalam politik dengan gagasan yang segar dan progresif.

"Tentunya dengan tidak melupakan konstitusi negara," katanya.

Pembacaan Ikrar Pemuda Indonesia, yang dihadiri ratusan pemuda lintas profesi, suku dan agama, dilakukan sebagai bukti bahwa kaum muda terpanggil untuk bangkit melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan kegiatan itu berawal dari keprihatinan kaum muda terhadap kondisi Indonesia saat ini, yang meskipun sudah berulang kali berganti presiden dan kabinet, tidak juga beranjak membaik dan bahkan justru semakin terbelit krisis.(*)

COPYRIGHT © 2007

sumber: http://www.antara.co.id/